BUKU AJAR HUKUM MARITIM

Penulis :

• Meinina, S.H., M.H
• Dr. Jarot Digdo Ismoyo, S.H., M.H
• Dr.Ir.Eduard Alfian Syamsya Sijabat, M.M
• Capt. Popo Hartoyo, M.M., M.Mar

BUKU AJAR HUKUM MARITIM

Buku Hukum Maritim disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, prinsip, dan perkembangan hukum yang mengatur berbagai aktivitas kemaritiman. Materi diawali dengan pembahasan konsep dasar hukum maritim dan ruang lingkupnya sebagai fondasi dalam memahami berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan pelayaran, perdagangan laut, dan pemanfaatan sumber daya maritim.

BAB 1. KONSEP DASAR HUKUM MARITIM DAN RUANG LINGKUPNYA

Bab ini membahas pengertian, prinsip-prinsip dasar, serta ruang lingkup hukum maritim sebagai cabang hukum yang mengatur aktivitas pelayaran, perdagangan laut, dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan wilayah perairan. Bab ini menjadi landasan untuk memahami aspek hukum dalam sektor maritim secara menyeluruh.

BAB 2. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM MARITIM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

Bab ini mengulas perkembangan hukum maritim dari perspektif sejarah, baik di tingkat internasional maupun nasional. Selain membahas perbedaan antara hukum maritim dan hukum laut, bab ini juga menjelaskan ruang lingkup hukum maritim serta perkembangan regulasi dan penerapannya dalam sistem hukum Indonesia.

BAB 3. HUKUM PENGANGKUTAN LAUT DAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT

Bab ini membahas konsep hukum pengangkutan laut, dasar hukum yang mengaturnya, serta tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang dan barang selama proses pelayaran. Selain itu, dibahas pula berbagai tantangan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum pengangkutan laut di tengah perkembangan industri pelayaran dan perdagangan global.

BAB 4. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN

Bab ini membahas pentingnya perlindungan lingkungan laut sebagai bagian dari pembangunan maritim berkelanjutan. Materi mencakup kerangka hukum internasional, penerapan konvensi keselamatan dan pencegahan pencemaran, integrasi hukum internasional ke dalam hukum nasional, prosedur penanggulangan keadaan darurat, tanggung jawab hukum dan ganti rugi akibat pencemaran, serta perkembangan isu kontemporer menuju praktik pelayaran ramah lingkungan (green shipping).